Home Forum Hibah Dikti Membangun Ekosistem Riset di Indonesia

Topik ini mengandung 0 balasan, memiliki 1 suara, dan terakhir diperbarui oleh  asepx 8 bulan, 1 minggu yang lalu.

Melihat 1 tulisan (dari total 1)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • #2535

    asepx
    Peserta

    Tulisan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, dimuat di kolom Pendapat di Harian Kompas, Rabu, 20 Februari 2019

    Sebab kicauan CEO Bukalapak mengenai dana pemerintah untuk research and development (R&D) atau riset serta peningkatan (litbang) (Kompas, 15/2/18), perhatian publik lalu tertuju pada tema analisa. Namun, tanpa ada pendalaman, apa yang selekasnya dilihat, akan selekasnya gampang dilalaikan.

    Di zaman kekinian ini, analisa memang tulang punggung perkembangan bangsa. Tidak ada bangsa maju tanpa ada analisa yang baik. Perguruan tinggi, instansi analisa pemerintah serta instansi think tank nonpemerintah membuat pengetahuan, mendalami cakrawala untuk buka beberapa peluang perkembangan (progress), membuat kualitas kewargaan (citizenry), serta keadaban publik (public civility).

    Itu bukan teori, tapi saya alami sendiri jadi seorang periset di Inggris serta Eropa sepanjang delapan tahun sebelum dipanggil pulang ke Indonesia 2012 yang lalu. Analisa jadi aspek terpenting keunggulan Inggris harga kamera dslr canon dibawah 3 juta serta beberapa negara Eropa dalam berkompetisi di arena global. Bersama dengan pengembangan, analisa jadi kunci menggerakkan perbaikan kualitas hidup manusia serta bernegara, yang pada ujungnya ialah produktivitas serta daya saing bangsa (Nelson, 1993).

    Analisa berkaitan erat dengan perkembangan bangsa dengan kompleks serta berdimensi jamak. Tetapi usaha menegaskannya malah seringkali diacuhkan. Contohnya, memandang alokasi budget negara untuk analisa akan langsung tingkatkan kualitas analisa serta menggerakkan daya saing bangsa. Asumsi itu tidak saja salah, tetapi naif bila diletakkan dalam kerangka pengerjaan kebijaksanaan mengenai analisa. Presiden Jokowi, contohnya, menanyakan apa hasil serta efek dari budget analisa 24,9 trilyun per tahun di Indonesia yang ditanggapi oleh Menteri Bappenas dengan saran meniadakan Instansi Litbang (Kompas, 10/4/18)

    Karenanya, tidak saja kita butuh tahu inti analisa, tetapi membuat serta menjaga ekosistemnya. Itu ketentuan mengerti hubungan di antara analisa serta perkembangan bangsa.

    Analisa serta produksi pengetahuan

    kompasAda tiga hal fundamental mengenai analisa. Satu, analisa fundamen memperluas pandangan tentang disiplin-disiplin pengetahuan spesial. Dua, analisa terapan sangat mungkin terdapatnya komersialisasi produk dan menggerakkan perbaikan kebijaksanaan. Tiga, perguruan tinggi serta instansi analisa menumbuhkan pertimbangan gawat. Ketiganya harus ada.

    Cukup dengan ketiganya ini, satu bangsa akan memiliki apa yang disebutkan Jawaharlal Nehru jadi scientific temper, atau perangai ilmiah. Yaitu loyalitas bangsa pada jalan pertimbangan yang sistematis untuk penciptaan pengetahuan (knowledge production), menebarkan beberapa ide baru serta menerangkan hukum semesta lewat pemantauan faktual serta penelusuran kebenaran. Dia tidak cuma diperlukan untuk perbaikan kebijaksanaan, tetapi kunci membenahi hidup-bersama –apalagi di masa post-truth serta hoax seperti sekarang.

    Dekade lalu Indonesia ketinggalan dari beberapa negara tetangga di bagian produksi pengetahuan. Sekarang, pemerintah sadar utamanya bidang pengetahuan. Ini tercermin dari beberapa usaha. Pertama, diaturnya Gagasan Induk Analisa Nasional (RIRN) melalui Ketentuan Presiden No. 38/2018 jadi referensi prioritas analisa di Indonesia. Ke-2, draft RUU tentang Skema Nasional Pengetahuan Pengetahuan serta Tehnologi (RUU Sisnas Iptek) yang menggarisbawahi keperluan akan ekosistem yang memberi dukungan iklim analisa di Indonesia. Ke-3, Ketentuan Presiden No. 16/2018 mengenai Penyediaan Barang serta Layanan Pemerintah, yang dalam bagian analisa mengutamakan pentingnya penyediaan publik berkaitan analisa yang bermutu baik dari perguruan tinggi atau instansi think tank. Ke empat, Ketentuan Pemerintah mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Kesepakatan Kerja (P3K) yang memberikan ruangan untuk mengambil bakat analisa memiliki pengalaman pada urutan yang cukup senior, yang awalnya tidak bisa saja.

    Kerangka peraturan ini memberikan ruangan gerak buat pemerintah serta beberapa pihak berkaitan untuk membuat keadaan pemungkin (enabling conditions) supaya penciptaan pengetahuan dapat berjalan. Keadaan pemungkin berikut yang disebutkan ekosistem analisa: bagaimana analisa butuh diatur, diurus, dikasih sumberdaya, serta ditata dalam tata-institusi. Karenanya, ada wawasan tentang beberapa kerangka lembaga di bidang pengetahuan: dari Balitbang, Tubuh Analisa Nasional, World Class University, sampai Dana Kekal Riset.

    Tetapi, pengaturan serta jalan keluar lembaga perlu ketentuan: kita butuh lihat prinsip serta peranan ekosistem analisa yang sehat. Tanpa ada itu, akan ada efek ‘isomorphic mimicry’ (Andrews, et al., 2017). Yaitu sebatas mengikuti –bertingkah seolah-olah sudah lakukan reformasi dengan mengubah kebijaksanaan atau organisasi— tanpa ada betul-betul lihat keadaan sebetulnya, hingga cuma membuahkan perkembangan yang tidak relevan.

    Prinsip serta faktor ekosistem analisa

    Ekosistem dalam analisa ialah hasil sekaligus juga pra-syarat. Berarti, ekosistem yang baik akan membuahkan analisa yang berkualitas, yang diperlukan untuk melahirkan ekosistem yang lebih baik .

    Ekosistem analisa memiliki bermacam peranan serta aktor, dari mulai analisa tingkat fundamen sampai terapan yang menggerakkan timbulnya pengembangan serta perkembangan kebijaksanaan, yang berjalan baik di atau di luar perguruan tinggi atau instansi riset. Dia memiliki beberapa prinsip tata atur: akuntabilitas, otonomi serta kualitas, yang diaplikasikan dalam ekosistem analisa, yang meliputi permodalan, kelembagaan, sdm serta peraturan.

    Pertama, dalam soal permodalan. Investasi untuk analisa serta peningkatan di Indonesia masih rendah. Permodalan analisa cuma sampai 0,21 % dari produk domestik bruto (PDB) di tahun 2017, jauh ketinggalan dari beberapa negara ekonomi bertumbuh lain yang sampai 1-2 %, atau beberapa negara Asia Timur yang sampai lebih dari 3 %. Sejumlah besar, bila tidak semuanya, dana itu adalah tipe permodalan nonkompetitif. Ini berefek pada kualitas analisa yang didanai.

    Untuk jamin kualitas analisa, permodalan analisa harusnya bersaing. Ditambah lagi kualitas analisa terkait dengan pendayagunaan hasil analisa, bukan sebatas publikasi. Kualitas itu bisa diraih lewat ‘competitive tensioning’ (Walmsley, 2016), yaitu memperbandingkannya yang paling baik di dunia lewat proses peer ulasan. Peranan persaingan di sini jadi penting untuk pastikan excellence dari satu analisa.

    Prinsip Haldane (1918) mengatakan jika proses seleksi permodalan analisa harus dikerjakan oleh beberapa ilmuwan ahli lewat dewan analisa ilmiah berdiri sendiri. Di Indonesia, ide mengenai Dana Kekal Riset (seperti LPDP tetapi spesial untuk analisa) yang sekarang banyak dibahas dapat diurus oleh Akademi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (AIPI), yang semenjak 2016 memberi dukungan Dana Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (DIPI). Dana ini akan sediakan hibah buat riset yang bermutu lewat seleksi ketat dengan skema penjelasan sejawat dengan anonim (blind peer ulasan).

    Ke-2, dari bagian kelembagaan. Pada 2018 ada lebih dari 4.700 perguruan tinggi di Indonesia, serta 586 salah satunya berupa kampus. Dari jumlahnya itu, cuma Kampus Indonesia (UI) serta Institut Tehnologi Bandung (ITB) yang masuk daftar 1.000 kampus dengan analisa bermutu di dunia pada 2019 (Times World University Rankings).

    Walau sebenarnya sepuluh tahun kemarin, UI, ITB serta Kampus Gadjah Mada (UGM) ada dalam rangking 500 besar dunia. Tragisnya, keadaan ini berlangsung walau 20 % APBN didistribusikan untuk pendidikan, terhitung di dalamnya pendidikan tinggi. Tidak hanya perguruan tinggi, pada tingkat nasional ada 81 instansi pemerintah yang terbagi dalam 38 instansi pemerintah kementerian (PK), 6 instansi analisa non-kementerian serta 37 instansi pemerintah non-kementerian (LPNK) yang lakukan litbang.

    Karenanya, kebijaksanaan meningkatkan budget analisa perlu pra-syarat reformasi kelembagaan serta roadmap tentang pendayagunaan dana itu. Menurut OECD (2003), dana publik untuk analisa akan sampai hasil optimal jika didistribusikan buat kampus serta instansi think tank daripada lewat instansi litbang pemerintah, yang sekarang di Indonesia terima seputar 80 % dana litbang. Perlu untuk diketahui jika peranan inti litbang pemerintah untuk memberi dukungan pengaturan kebijaksanaan serta pekerjaan/peranan pemerintah tersebut. Dibanding dengan analisa fundamen serta terapan, efektivitas berbelanja litbang pemerintah memang seharusnya dinaikkan.

    Ke-3, dalam soal sdm. Sekarang ada lebih dari 292.000 dosen aktif serta 8.700 periset yang kerja di 4.700 perguruan tinggi serta 81 instansi pemerintah. Sekitar 70 % dosen adalah lulusan S2. Asset seperti ini harus diurus agar dapat jadi critical mass yang menggerakkan budaya ilmiah unggul. Menurut Willy Toisuta, butuh satu taktik nasional untuk menggerakkan sosok-sosok berpotensi berperan serta serta terjebak dalam ekonomi berbasiskan pengetahuan (knowledge economy), dan membuat budaya kampus yang menghormati kompetensi, kualitas dan melatih mahasiswa untuk berpikir gawat serta lakukan analisa (Kompas, 28/1/19).

    Di negara Asia Pasifik yang lain, kunci keberhasilan dalam wujudkan kampus kelas dunia ialah lewat internasionalisasi dengan mengambil akademisi bermutu di luar negeri serta bayar mereka dengan bersaing agar dapat membuahkan publikasi di jurnal-jurnal paling baik dunia (Bank Dunia, 2011). Di masa maju sekarang, internasionalisasi di bidang pendidikan tinggi serta analisa bukan hal tabu.

    Ke empat sekaligus juga paling akhir, kerangka peraturan serta tata atur. Ada beberapa masalah berkaitan kebijaksanaan sdm serta beban administrasi yang perlu dituntaskan dengan mendalam. Contohnya, banyak periset habiskan waktu makin banyak untuk masalah administrasi daripada lakukan analisa. Karenanya, skema penganggaran serta laporan analisa harus lebih terbuka serta fleksibel sesuai ciri-ciri analisa yang hasilnya tidak selamanya dapat diukur semenjak awal. Skema itu harus dapat menggerakkan aktor-aktor lintas instansi bekerjasama, sama-sama bertukar pengetahuan, mempromokan kebijaksanaan berbasiskan bukti, menggerakkan dihasilkannya lisensi serta komersialisasi dan start-up serta spin-off. Peraturan yang terlalu berlebih akan menghalangi perkembangan ilmu dan pengetahuan serta ekonomi berbasiskan pengetahuan.

    Mengambil langkah ke depan

    Visi Indonesia 2045 sudah ditargetkan. Tapi visi ini akan tinggal tulisan bila mesin penting untuk meraihnya tidak berperan. Mesin penting itu ialah daya saing serta produktivitas bangsa yang didorong oleh analisa. Pertanyaannya: bagaimana membuat ekosistem analisa yang sehat di Indonesia?

    Satu, hubungan dinamis antar ke empat faktor di atas akan menggerakkan perkembangan ekosistem analisa yang sehat. Belajar dari universitas-universitas yang maju di bagian analisa, ekosistem analisa memerlukan lembaga yang akuntabel dengan pembagian pekerjaan yang pasti, permodalan analisa yang fleksibel, dan punya gudang talenta (talenta pool) yang dapat mengurus sumber daya serta arahkan analisa, pengembangan, dan ketentuan serta peraturan. Karenanya, ke depan Indonesia butuh merangkum jalan keluar periode panjang buat tingkatkan kualitas analisa dengan mempertimbangkan semua elemen itu, tidak cuma satu atau beberapa bagiannya saja.

    Dua, pendekatan ‘one size fits all’ tidak dapat dikerjakan, tetapi butuh rekonsilasi. Beberapa fungsi yang tidak sama dari bidang pengetahuan seharusnya ditangani oleh lembaga-lembaga spesialis. Bila satu instansi mengurus banyak peranan, hal tersebut akan memunculkan inefisiensi serta tumpang tindih. Akuntabilitas cuma bisa diraih dengan pengertian peranan yang pasti. Belajar dari pengalaman beberapa negara maju, Indonesia harus juga menggedor sentralisasi di bidang analisa serta menggerakkan terdapatnya otonomi, pengembangan dan kerjasama.

    Selanjutnya, dari hasil ekosistem analisa yang sehat akan kelihatan waktu satu negara jadi arah pelajar serta akademisi paling baik, untuk belajar atau kerja di kampus atau instansi risetnya. saat perusahaan lokal atau global bersedia lakukan investasi periode panjang di bidang pengetahuan. Apa ini terjadi di Indonesia? Jawabnya lugas: belum. Karenanya, Indonesia butuh merangkum visi nasional untuk menjadikan satu usaha di bagian analisa serta pengembangan, terhitung tata atur untuk mengoordinasikan kelembagaan, kebijaksanaan serta peraturan dengan efisien.

    Saya ingin sehari kelak beberapa anak saya, atau selamanya beberapa anak mereka, bangga sebab negerinya jadi arah belajar masyarakat dunia. Bukan seperti bapaknya yang cuma dapat bangga sebab pernah belajar serta jadi periset di negeri orang.

Melihat 1 tulisan (dari total 1)

Anda harus log masuk untuk membalas topik ini.